JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat terjadi pertumbuhan kapasitas pembangkit energi terbarukan sebesar 217 megawatt sepanjang semester I tahun ini. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan tambahan kapasitas tersebut masuk ke dalam sistem jaringan on grid milik PLN. "Ini capaian bagus, tapi untuk mencapai target bauran 23 persen harus kerja empat sampai lima kali lipat dari sekarang, sehingga di tahun 2025 bisa mendeklarasikan target yang ditetapkan 23 persen," kata Dadan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat (20/8/2021). Baca juga: BPPT Jalankan "Pilot Plan" untuk Bantu Kembangan Energi Baru Terbarukan di RI Total tambahan 217 megawatt tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Malea sebesar 90 megawatt, pembangkit listrik tenaga minihidro sembilan unit berkapasitas 56 megawatt, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap sebesar 13 megawatt, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Sorik Marapi Unit II berkapasitas 45 megawatt, dan pembangkit listrik tenaga bioenergi sebesar 12,5 megawatt. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan sebesar 1.478 megawatt dengan kenaikan rata-rata sebesar 4 persen per tahun. Dadan mengungkapkan bahwa salah satu faktor pendorong pertumbuhan pembangkit energi bersih bisa melalui energi surya.
Menurutnya, potensi listrik tenaga matahari itu mencapai 207,8 gigawatt di Indonesia. Namun, angka pemanfaatan saat ini masih sekitar 0,1 persen. "Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pemanfaatan PLTS, salah satunya melalui PLTS atap," ujar Dadan. Kementerian ESDM sedang menyusun tarif ekspor impor listrik atau feed in tariff yang sebelumnya 1:0,65 menjadi 1:1 untuk mendorong peningkatan jumlah PLTS atap pada level masyarakat. Baca juga: Menteri ESDM Beberkan Tantangan Pengembangan Energi Baru Terbarukan Masuknya energi baru terbarukan sebagai fase keniscayaan dalam pemanfaatan sumber energi global, jelas Dadan, tetap harus mempertimbangkan kondisi kebutuhan energi di dalam negeri. Pemerintah optimistis mampu mencapai target bauran energi bersih dalam empat tahun mendatang. Salah satu yang ditempuh pemerintah adalah merampungkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) milik PLN tahun 2021-2030.